Jakarta, Sonora.co.id – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda sejumlah wilayah di Bali hingga memicu antrean kendaraan sepanjang satu kilometer mendapat perhatian serius Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan mendesak pemerintah dan PT Pertamina (Persero) segera melakukan langkah darurat dengan menambah pasokan BBM sekaligus memastikan distribusinya berjalan efektif hingga ke tingkat SPBU.    

Menurut Puan, kesulitan masyarakat mendapatkan BBM tidak boleh dibiarkan berlangsung lama karena menyangkut kebutuhan dasar warga serta aktivitas ekonomi yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Bali.    

“Kesulitan warga memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bali perlu segera diselesaikan melalui penguatan distribusi sampai titik pelayanan. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan adanya tambahan pasokan BBM di Bali,” kata Puan, Rabu (14/10/2026).  

 Krisis pasokan BBM dalam beberapa hari terakhir telah memicu antrean panjang di berbagai daerah, mulai dari Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng hingga Bangli. Di sejumlah SPBU, antrean kendaraan dilaporkan mengular hingga sekitar satu kilometer. Bahkan, seorang warga perempuan di Kabupaten Badung dikabarkan pingsan setelah berjam-jam mengantre untuk mendapatkan bahan bakar.    

Situasi tersebut menunjukkan bahwa gangguan pasokan tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga mulai menimbulkan persoalan sosial dan pelayanan publik. Karena itu, Puan menilai langkah pemulihan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.    

Berdasarkan penjelasan Pertamina, kelangkaan BBM dipicu salah satunya oleh kendala dalam proses bongkar muat kapal tanker yang menghambat pasokan ke wilayah Bali. Meski Pertamina telah menyatakan akan menambah suplai BBM, Puan mengingatkan bahwa tambahan stok semata tidak akan menyelesaikan persoalan jika distribusi di lapangan tidak berjalan lancar.    

“Tambahan pasokan yang tiba juga perlu diikuti kepastian pengiriman ke SPBU, terutama wilayah yang masih mengalami kekosongan BBM dan terjadi antrean panjang,” ujarnya.     Puan menekankan bahwa pemerintah bersama Pertamina perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh rantai distribusi, mulai dari kedatangan kapal, proses pembongkaran muatan, ketersediaan stok di terminal BBM, hingga pengiriman ke SPBU.

Menurutnya, evaluasi yang komprehensif diperlukan untuk mengetahui secara pasti titik hambatan yang menyebabkan pasokan tidak sampai kepada masyarakat. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat tepat sasaran dan mempercepat normalisasi pelayanan.    

“Pemeriksaan harus memperjelas hambatan yang masih terjadi dan keputusan yang diperlukan untuk mempercepat pelayanan kembali normal,” tegas mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.    

Lebih jauh, Puan meminta Pertamina melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan jenis BBM dan karakteristik wilayah pelayanan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan daerah yang paling terdampak memperoleh prioritas dalam distribusi pasokan.    

Ia secara khusus menyoroti SPBU yang mengalami kekosongan berulang. Menurutnya, titik-titik tersebut harus mendapat perhatian khusus agar pengiriman berikutnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sampai distribusi kembali stabil.    

“SPBU yang mengalami kekosongan berulang harus memperoleh perhatian khusus agar pengiriman berikutnya mampu menutup kebutuhan sampai pasokan lanjutan tersedia,” kata Puan.    

Selain fokus pada pemulihan jangka pendek, Ketua DPR itu juga meminta pemerintah menetapkan indikator keberhasilan yang terukur dalam menangani krisis BBM di Bali. Evaluasi, kata dia, tidak cukup hanya berdasarkan volume pasokan yang masuk, melainkan harus melihat dampaknya terhadap pelayanan kepada masyarakat.    

Beberapa indikator yang perlu dipantau antara lain jumlah SPBU yang kembali beroperasi normal, durasi kekosongan stok, kecukupan pasokan antarjadwal pengiriman, hingga perkembangan waktu tunggu antrean kendaraan setiap hari.    

“Informasi tersebut menjadi dasar penyesuaian operasi setiap hari,” ujarnya.     Selama masa pemulihan, Puan juga meminta pemerintah memastikan sektor-sektor vital tidak terganggu oleh krisis BBM. Ketersediaan energi bagi fasilitas kesehatan, transportasi umum, dan distribusi kebutuhan pokok harus menjadi prioritas utama.    

“Penanganan harus memperhitungkan kebutuhan fasilitas kesehatan, angkutan umum, dan distribusi kebutuhan pokok sesuai jenis BBM yang digunakan,” katanya.    

Puan menambahkan, keberhasilan pemulihan sangat bergantung pada koordinasi dan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Pertamina. Setiap pihak harus mengetahui wilayah yang masih mengalami hambatan, langkah penanganan yang sedang dilakukan, dan target waktu penyelesaian.    

Di sisi lain, Puan mengingatkan bahwa Bali bukan sekadar daerah tujuan wisata, melainkan salah satu motor penggerak ekonomi nasional yang ditopang sektor pariwisata dan industri ekonomi kreatif. Karena itu, gangguan distribusi BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.    

“Kelangkaan BBM yang tidak segera diatasi dapat berdampak terhadap perekonomian di Bali yang pada akhirnya akan memengaruhi ekonomi kerakyatan dan pembangunan ekonomi nasional,” tegasnya.    

Sebagai bentuk pengawasan parlemen, Puan memastikan DPR melalui komisi terkait akan terus mengawal proses pemulihan serta melakukan evaluasi terhadap ketahanan pasokan energi di Bali. Evaluasi tersebut mencakup kebutuhan cadangan operasional, kesiapan infrastruktur distribusi, hingga alternatif pengiriman apabila terjadi gangguan pada jalur pasokan utama.    

Bagi Puan, krisis BBM di Bali harus menjadi pelajaran penting agar sistem distribusi energi nasional memiliki mekanisme antisipasi yang lebih kuat. Dengan begitu, gangguan di satu titik tidak berkembang menjadi krisis yang berdampak luas terhadap masyarakat dan perekonomian daerah.    

 “Perbaikan perlu memastikan gangguan pada satu tahapan dapat diantisipasi sebelum berdampak luas terhadap pelayanan,” pungkasnya.