Komisi X DPR Desak Penegakan Aturan dan Peran Aktif Orang Tua
20 November 2026 10:33 WIB
Liliek
Photo: Bambang Tri
Jakarta, Sonora.co.id - Anggota Komisi X DPR RI, Ade Rosi Khoerunissa, menyampaikan keprihatinan mendalam atas masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Menurutnya, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar, bermain, dan mengembangkan potensi diri, bukan menjadi ruang yang menimbulkan rasa takut maupun trauma.
"Saya menyayangkan, sedih, sekaligus marah dengan banyaknya kasus perundungan yang terjadi di sekolah. Ini harus menjadi perhatian bersama karena sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar, bermain, dan mengembangkan potensinya," ujar Ade Rosi.
Ia menegaskan bahwa penanganan kasus perundungan tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, orang tua, hingga aparat penegak hukum.
Menurutnya, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai perangkat hukum yang mengatur perlindungan anak, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan sejumlah regulasi di sektor pendidikan. Karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah ketegasan dalam implementasi aturan yang sudah ada.
Selain itu, Ade Rosi menyoroti pentingnya percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Ia mengatakan, aspek perlindungan terhadap siswa maupun tenaga pendidik telah menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan regulasi tersebut.
"Kami berharap RUU Sisdiknas dapat segera dibahas karena di dalamnya terdapat penguatan mengenai perlindungan bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. Harapannya, regulasi tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk menekan angka perundungan di lingkungan pendidikan," katanya.
Namun demikian, ia menilai regulasi saja tidak cukup. Peran orang tua dinilai sangat menentukan dalam mencegah anak menjadi pelaku maupun korban perundungan. Pengawasan dan pendidikan karakter sejak dini harus dilakukan secara konsisten di lingkungan keluarga.
"Orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan anak-anak tidak menjadi pelaku perundungan. Pengawasan dan pendampingan dari keluarga menjadi kunci dalam membangun karakter anak," ujarnya.
Di tingkat sekolah, Ade Rosi meminta guru, khususnya guru bimbingan dan konseling (BK), bersama pihak sekolah untuk lebih aktif mendeteksi dan menyelesaikan persoalan yang berpotensi memicu perundungan. Langkah mediasi dan pembinaan perlu dikedepankan sebelum masalah berkembang menjadi lebih serius.
Namun, apabila kasus yang terjadi telah mengarah pada tindak pidana, ia meminta aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap mengedepankan perlindungan hak-hak anak.
"Jika sudah masuk ranah pidana, tentu aparat penegak hukum, termasuk unit Perlindungan Perempuan dan Anak, harus bertindak sesuai aturan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak," tegasnya.
Komisi X DPR berharap seluruh pihak dapat memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari perundungan sehingga sekolah benar-benar menjadi tempat yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
News
View MoreOur Services
Sonora Education And Talent Management
Empowering Talent Development & Soft Skills Training.
Research Solution
Your Research Solution for Comprehensive Coverage, Reliable Sources, and Diverse Perspectives