DPR Libatkan Publik dan Pakar dalam Penyusunan RUU Penyadapan
17 November 2026 12:38 WIB
Liliek
Photo: istimewa
Jakarta, Sonora.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan komitmennya untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan regulasi yang tengah disiapkan mampu menjawab kebutuhan hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap praktik penyadapan ilegal.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan DPR akan menyerap aspirasi dari masyarakat, akademisi, serta para pakar hukum sebagai bagian dari proses pembentukan RUU Penyadapan. Menurutnya, partisipasi publik menjadi aspek penting agar regulasi yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Dasco menjelaskan bahwa pimpinan DPR akan terus berkoordinasi dengan Komisi III DPR RI serta Badan Keahlian DPR dalam penyusunan regulasi tersebut. Koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan substansi dan dukungan keahlian yang diperlukan dalam pembahasan RUU Penyadapan dapat terpenuhi secara optimal.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan Komisi III dan Badan Keahlian agar kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pembentukan RUU Penyadapan dapat dipenuhi. Tujuannya agar regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat,” ujar Dasco.
Menurutnya, pembentukan RUU Penyadapan tidak hanya bertujuan memberikan dasar hukum yang lebih kuat terhadap aktivitas penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga negara yang berwenang, tetapi juga untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta memberikan perlindungan yang lebih jelas terhadap hak privasi warga negara.
Proses penyusunan regulasi tersebut mulai memasuki tahap awal pembahasan. Sehari sebelumnya, Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama Badan Intelijen dan Keamanan sebagai bagian dari rangkaian penyusunan RUU Penyadapan. Forum tersebut menjadi langkah awal untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan intelijen dan penyadapan dalam konteks penegakan hukum maupun keamanan negara.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai keberadaan RUU Penyadapan semakin mendesak untuk segera diwujudkan. Menurutnya, kebutuhan akan regulasi yang komprehensif muncul seiring meningkatnya keresahan masyarakat terhadap dugaan praktik penyadapan ilegal yang mencuat ke ruang publik.
Habiburokhman menyebut keresahan publik tersebut tidak dapat diabaikan karena menyangkut perlindungan hak privasi warga negara dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyadapan. Oleh karena itu, DPR memandang perlu adanya aturan yang secara tegas mengatur mekanisme, kewenangan, prosedur, pengawasan, serta pertanggungjawaban dalam setiap aktivitas penyadapan.
Ia menegaskan bahwa penyusunan RUU Penyadapan harus mampu menyeimbangkan dua kepentingan yang sama pentingnya, yakni kebutuhan negara dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum serta perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.
Sejumlah kalangan menilai kehadiran RUU Penyadapan akan menjadi landasan penting dalam menciptakan tata kelola penyadapan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Dengan adanya payung hukum yang jelas, diharapkan setiap tindakan penyadapan dapat dilakukan secara terukur, diawasi secara ketat, serta tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak sipil masyarakat.
Melalui keterlibatan publik, akademisi, dan para ahli hukum dalam proses penyusunannya, DPR berharap RUU Penyadapan dapat menjadi regulasi yang komprehensif, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, serta menjawab tuntutan masyarakat akan perlindungan hak privasi dan penegakan hukum yang berkeadilan.
News
View MoreOur Services
Sonora Education And Talent Management
Empowering Talent Development & Soft Skills Training.
Research Solution
Your Research Solution for Comprehensive Coverage, Reliable Sources, and Diverse Perspectives