Sonora.co.id, Industri daur ulang saat ini hanya mampu menyerap sekitar 10% sampah plastik dari total timbulan sampah plastik di Indonesia. Hal ini karena industri daur ulang plastik hanya mengolah sampah plastik bernilai tinggi, sedangkan timbunan sampah plastik tidak dapat diolah.

"Industri daur ulang, kenyataannya masih menyisakan PR besar yang harus diselesaikan agar bencana sampah tidak hadir kembali," kata Co-founder Net Zero Waste Management Consortium (NZWMC) Ahmad Safrudin mengutip antara, Minggu (15/11/2026)

Konsorsium lingkungan NZWMC menyatakan "profit motive oriented" terlalu dominan dari para pelaku industri daur ulang plastik yang hanya mengolah sampah plastik bernilai tinggi dan ini menjadi hambatan sehingga hanya mampu menyerap 10 persen saja.

Ahmad Safrudin mengatakan persoalan sampah di Indonesia perlu segera dibenahi oleh pemerintah, dan dengan adanya program Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) dari DENERA sesuai mandat Perpres No 109/2025, diharapkan dapat mengurangi krisis sampah. Penyerapan sampah oleh PSEL DANANTARA secara nasional apabila seluruh project efektif berjalan hanya sekitar 25.000 sampai 38.000 ton per hari atau 27 persen, sementara timbulan sampah nasional mencapai 140.000 ton/hari.

"Jadi masih tersisa banyak sampah yang harus dicarikan solusi pengolahannya, terutama sampah kemasan plastik," ujarnya.

Ahmad menambahkan, meskipun Indonesia telah menetapkan beberapa instrumen regulasi penting namun efektivitas kebijakan masih terkendala oleh kesenjangan dalam implementasi. Bukti yang ada menunjukkan bahwa timbulan limbah plastik, sistem pengumpulan yang tidak memadai, kinerja daur ulang yang rendah, serta kebocoran limbah ke lingkungan.

Riset NZWMC mengidentifikasi tujuh hambatan utama dalam implementasi, yaitu pertama ketergantungan yang berlebihan pada pengumpulan dan daur ulang di hilir, kedua terbatasnya infrastruktur pengelolaan sampah, ketiga lemahnya akuntabilitas produsen.

Keempat, kurangnya kepatuhan terhadap pembatasan plastik sekali pakai. Kelima ketidaklayakan ekonomi untuk penggunaan kembali (reuse) dan produk dengan pengisian ulang (refill). Keenam, koordinasi birokrasi dan kelembagaan yang terfragmentasi. Ketujuh, tata kelola yang belum memadai terutama dalam memberikan insentif bagi perusahaan yang patuh dan sebaliknya disinsentif bagi perusahaan yang tidak patuh.