Jakarta, Sonora.co.id – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan Rabu, 2 Desember 2026, sebagai jadwal pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih dan melantik Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan MPR yang diikuti seluruh fraksi, kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta pimpinan MPR.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, rapat gabungan tersebut menghasilkan empat keputusan penting terkait proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026.

"Rapat gabungan hari ini memutuskan empat hal penting," kata Muzani saat menyampaikan hasil rapat gabungan di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta.Keputusan pertama, MPR akan menggelar sidang paripurna pada 2 Desember 2026.

Agenda sidang tersebut meliputi pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih untuk menggantikan Gibran.Keputusan kedua, pimpinan MPR akan segera mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon Wakil Presiden. Kedua nama tersebut selanjutnya akan menjalani proses verifikasi oleh tim yang dibentuk MPR.

Muzani menjelaskan, proses pengusulan dua kandidat merupakan tahapan penting sebelum MPR melaksanakan pemilihan dalam sidang paripurna. Karena itu, Presiden diminta segera menyampaikan nama-nama calon agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Keputusan ketiga menyangkut pembentukan tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang. Tim tersebut akan dipimpin oleh salah seorang pimpinan MPR dan bertugas memeriksa seluruh persyaratan calon Wakil Presiden.

Verifikasi dilakukan untuk memastikan kedua kandidat memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebelum memasuki tahapan pemilihan.Selanjutnya, rapat gabungan juga menyepakati pembentukan tim ad hoc dengan jumlah anggota sebanyak 36 orang. Tim ini akan diketuai oleh tiga Wakil Ketua MPR, dengan keanggotaan yang berasal dari unsur fraksi-fraksi di MPR dan kelompok DPD.

Pembentukan tim ad hoc tersebut menjadi bagian dari persiapan kelembagaan MPR dalam mengawal seluruh proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

Muzani menegaskan, MPR menyadari besarnya perhatian masyarakat terhadap proses pergantian Wakil Presiden. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi perhatian berbagai lapisan masyarakat sehingga MPR mengapresiasi berbagai dukungan, pandangan, dan masukan yang telah disampaikan.

Ia berharap seluruh tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden dapat berlangsung lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami merasa bahwa perhatian dan harapan masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia terhadap persoalan ini begitu besar," ujarnya.

Muzani juga meminta dukungan dan doa masyarakat agar agenda kenegaraan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Dengan penetapan jadwal sidang paripurna pada 2 Desember 2026, proses pengisian jabatan Wakil Presiden kini memasuki tahapan persiapan kelembagaan. Selanjutnya, perhatian publik tertuju pada dua nama yang akan diusulkan Presiden Prabowo untuk menjalani verifikasi sebelum dipilih oleh MPR.