Jakarta, Sonora.co.id - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa pembahasan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI masih berada dalam proses politik dan belum dijadwalkan secara resmi dalam agenda Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Menurutnya, komunikasi lintas partai dan fraksi terus dilakukan untuk membangun kesamaan pandangan terhadap langkah politik yang akan ditempuh.

Herman menjelaskan bahwa pada rapat Bamus DPR yang berlangsung di awal masa sidang, fokus utama masih diarahkan pada penyusunan agenda kerja komisi dan alat kelengkapan dewan, termasuk evaluasi program, anggaran, serta pelaksanaan fungsi pengawasan.

"Pada rapat Bamus kemarin memang belum terjadwalkan terkait usul inisiatif Hak Menyatakan Pendapat. Hari-hari awal masa sidang lebih banyak difokuskan pada penjadwalan kerja komisi dan badan-badan di DPR," kata Herman kepada wartawan Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan usulan HMP merupakan isu yang serius dan strategis sehingga memerlukan pembahasan yang matang serta koordinasi yang intensif antarfraksi. Karena itu, Partai Demokrat masih terus menjalin komunikasi politik dengan berbagai pihak untuk melihat kemungkinan langkah bersama yang dapat ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menilai setiap keputusan yang akan diambil harus mempertimbangkan aspek hukum, politik, serta dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Herman menyebut Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkan stabilitas nasional agar agenda pemerintahan dapat berjalan optimal.

"Pak Prabowo sedang fokus membangun kemandirian pangan, energi, dan air, sekaligus memperkuat ekonomi nasional. Banyak program yang berorientasi kepada rakyat dan membutuhkan dukungan stabilitas politik maupun ekonomi," ujarnya.

Terkait pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut akan menempuh jalur hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Herman menegaskan bahwa langkah hukum tersebut merupakan hak setiap warga negara. Namun, menurutnya, proses hukum dan proses politik merupakan dua mekanisme yang dapat berjalan secara terpisah.

"Semua warga negara memiliki hak untuk membela dirinya melalui mekanisme hukum. Sementara itu, pembicaraan di DPR saat ini tetap berada dalam koridor proses politik," katanya.

Herman juga menekankan pentingnya penyelesaian berbagai polemik yang berkembang secara konstitusional, transparan, dan tidak berlarut-larut agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan maupun pembangunan nasional. Ia menilai berbagai isu yang berkembang, termasuk persoalan hukum dan dugaan penyadapan ilegal, perlu dituntaskan secara cepat dan sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Herman, Demokrat terus mencermati berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, termasuk pandangan dari akademisi, praktisi, dan para guru besar, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan sikap politik.Menanggapi pertanyaan mengenai posisi Partai Demokrat terhadap usulan HMP, Herman belum memberikan jawaban tegas terkait dukungan partainya. Ia menyatakan keputusan tersebut masih menjadi bagian dari proses komunikasi politik yang terus berlangsung.

"Pada saatnya nanti akan disampaikan kepada publik. Politik itu sangat dinamis dan tentu kami tidak mengabaikan situasi serius yang sedang berkembang," ujarnya.

Meski demikian, Herman menegaskan satu prinsip yang menjadi pijakan Partai Demokrat adalah komitmen terhadap penegakan supremasi hukum dan pelaksanaan konstitusi. Menurutnya, setiap langkah politik yang diambil harus tetap berada dalam koridor hukum sekaligus mempertimbangkan kepentingan menjaga stabilitas nasional.

"Sebagai negara hukum, Demokrat mengedepankan supremasi hukum. Namun pada saat yang sama, kita juga memiliki kewajiban bersama untuk menjaga stabilitas nasional, baik di bidang politik, ekonomi, maupun keamanan," kata Herman.

Hingga kini, belum ada keputusan resmi terkait waktu pembahasan usulan HMP di rapat paripurna DPR. Sejumlah fraksi masih melakukan komunikasi dan konsolidasi internal sebelum menentukan langkah politik selanjutnya.