Jakarta, Sonora.co.id – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan pihaknya menghormati langkah hukum yang kemungkinan akan ditempuh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait polemik yang berkembang belakangan ini. Menurut Saan, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mencari keadilan dan melakukan pembelaan melalui jalur hukum yang tersedia.

Pernyataan tersebut disampaikan Saan menanggapi kabar mengenai rencana Gibran untuk mengajukan pengunduran diri sekaligus menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna menguji keabsahan berbagai tuduhan yang diarahkan kepadanya, termasuk yang berkaitan dengan dokumen pendidikan.

"Pada prinsipnya kita harus menghormati hak seseorang untuk mencari keadilan. Kalau Mas Gibran ingin melakukan upaya hukum dan membuktikan melalui proses pengadilan bahwa apa yang dimilikinya sah dan sesuai ketentuan, itu adalah hak yang harus dihormati," kata Saan.

Menurutnya, langkah hukum yang ditempuh seseorang untuk membela diri merupakan hal yang wajar dalam negara hukum. Oleh karena itu, semua pihak sebaiknya memberikan ruang terhadap proses yang akan berlangsung tanpa membangun asumsi atau kesimpulan lebih dahulu.

Saan menilai upaya hukum yang kemungkinan dilakukan Gibran tidak bertentangan dengan dinamika politik yang berkembang di parlemen, termasuk munculnya wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh anggota DPR.

"Kalau berjalan paralel, tidak ada masalah. Yang satu adalah proses hukum yang menjadi hak seseorang untuk melakukan pembelaan dan mencari keadilan, sementara yang lain merupakan mekanisme politik dan konstitusional yang dimiliki DPR," ujarnya.

Walau demikian, Saan menegaskan hingga saat ini pimpinan DPR belum menerima usulan resmi mengenai penggunaan HMP terkait posisi Wakil Presiden. Ia membantah adanya informasi bahwa usulan tersebut sudah masuk ke meja pimpinan DPR.

"Sampai hari ini kami belum menerima usulan dari anggota DPR terkait Hak Menyatakan Pendapat. Jadi secara administrasi belum ada surat yang masuk kepada pimpinan," katanya. Saan juga memastikan belum ada pembahasan khusus di tingkat pimpinan DPR mengenai HMP maupun perkembangan terbaru terkait Gibran.

Menurutnya, pimpinan DPR masih menunggu langkah formal dari anggota yang memiliki hak untuk mengajukan usulan tersebut.

"Belum ada pembicaraan di pimpinan. Kita menunggu karena itu merupakan hak konstitusional anggota DPR untuk mengajukan berbagai instrumen pengawasan, termasuk Hak Menyatakan Pendapat, interpelasi, maupun hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Saan menjelaskan bahwa apabila nantinya terdapat usulan HMP yang masuk dan memenuhi persyaratan, pimpinan DPR akan memprosesnya sesuai mekanisme yang berlaku. Seluruh dokumen yang diterima akan terlebih dahulu dikaji dari sisi substansi maupun aspek administratif.

Menurutnya, pimpinan DPR akan menelaah argumentasi yang digunakan para pengusul, termasuk dasar hukum dan landasan konstitusional yang menjadi alasan diajukannya HMP. Selain itu, DPR juga akan memeriksa apakah usulan tersebut memenuhi syarat jumlah pengusul serta keterwakilan fraksi sebagaimana diatur dalam tata tertib dan ketentuan yang berlaku.

"Pertama, tentu akan dilihat argumentasinya, dasar hukumnya, dan alasan pengajuannya. Kedua, kami akan melihat apakah persyaratan formalnya terpenuhi, baik dari jumlah anggota maupun sebaran fraksi yang mendukung usulan tersebut," jelasnya.

Apabila seluruh syarat telah dipenuhi, lanjut Saan, usulan tersebut akan dibawa ke Rapat Pimpinan (Rapim) untuk dibahas lebih lanjut sebelum diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR guna menentukan langkah berikutnya.

Saan juga menegaskan bahwa kemungkinan adanya gugatan atau upaya hukum yang diajukan Gibran tidak akan otomatis menghentikan mekanisme yang tersedia di DPR apabila nantinya HMP benar-benar diusulkan oleh anggota parlemen. Menurutnya, kedua proses tersebut memiliki ranah yang berbeda meskipun sama-sama berangkat dari persoalan yang menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, tidak ada hambatan secara prinsip apabila proses hukum dan mekanisme politik berjalan bersamaan.

"Kalau memang nanti ada upaya hukum dari Mas Gibran dan di saat yang sama ada proses yang berjalan di DPR, itu tidak menjadi masalah. Yang penting semuanya berjalan sesuai koridor hukum, konstitusi, dan aturan yang berlaku," ujarnya.

Meski demikian, Saan kembali mengingatkan bahwa hingga saat ini belum ada usulan resmi HMP yang diterima pimpinan DPR. Karena itu, menurutnya masih terlalu dini untuk membahas kemungkinan sikap DPR secara lebih jauh terkait perkembangan tersebut.

"Kita tunggu saja perkembangannya. Sampai sore hari ini belum ada usulan yang masuk kepada pimpinan DPR terkait Hak Menyatakan Pendapat. Jadi semuanya masih menunggu langkah formal dari para anggota," pungkas Saan.