Jakarta, Sonora.Co.ID - Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Dian Puji Nugraha Simatupang menjelaskan tiga indikator untuk menentukan suatu uang dapat dikategorikan sebagai keuangan negara. Indikator tersebut meliputi pengelolaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengaturan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara negara, serta pembebanan biaya pengelolaan kepada APBN.

Penjelasan itu disampaikan Dian saat menjadi saksi ahli yang dihadirkan tim penasihat hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Dalam persidangan, Dian menegaskan bahwa ketiga indikator tersebut menjadi kata kunci untuk menentukan status suatu uang sebagai bagian dari keuangan negara.

"Jadi, tiga kata kunci itu Yang Mulia. Secara teori, kalau dia dikelola dengan cara APBN, kalau dia diatur Menteri Keuangan sebagai bendahara negara, ketiga, seluruh biaya-biayanya dibebankan ke APBN, jelas Yang Mulia. Tiga kata kunci itu berarti dia keuangan negara," kata Dian.

Ketua Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan FH UI itu menjelaskan, secara filosofis keuangan negara berkaitan dengan upaya negara mewujudkan tujuan bernegara melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurut Dian, tujuan tersebut diwujudkan melalui APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

"Jadi hakikatnya seluruh uang-uang yang dikelola dengan wujud APBN, Yang Mulia, itulah merupakan keuangan negara karena dia mencapai tujuan bernegara," ujarnya.

Dian juga merujuk Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam ketentuan tersebut, keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.

Dia menjelaskan, hak negara dapat menambah kekayaan bersih negara, sedangkan kewajiban negara menjadi pengurangnya. Karena itu, tidak semua uang yang dikelola oleh suatu lembaga atau pihak tertentu secara otomatis dapat dikategorikan sebagai keuangan negara.

"Kalau tidak menambah dan tidak mengurangi, ya apa yang menjadi keuangan kalau tidak ada yang menambah dan mengurangi saya sebagai negara," kata Dian.

Dalam persidangan tersebut, penasihat hukum Gus Yaqut juga meminta Dian menjelaskan landasan teori yang digunakan untuk menentukan batasan keuangan negara.

Dian kemudian menguraikan teori Public and Private Regime Rate yang dikemukakan Joseph Proudhon. Teori ini membedakan rezim pengelolaan keuangan publik dan keuangan privat.

Menurut Dian, keuangan yang dikelola melalui mekanisme keuangan publik serta berdampak terhadap penambahan atau pengurangan kekayaan bersih negara dapat dikategorikan sebagai keuangan negara.

Sebaliknya, pengelolaan keuangan yang berada di luar rezim keuangan publik tidak serta-merta dapat dimasukkan sebagai bagian dari keuangan negara.

Selain tiga indikator tersebut, Dian menyebut penyimpanan uang di kas negara juga menjadi salah satu petunjuk untuk menentukan apakah uang tersebut merupakan bagian dari keuangan negara.

Keterangan ahli tersebut berkaitan dengan perkara dugaan korupsi pembagian 20.000 kuota haji tambahan pada penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang menjerat Gus Yaqut dan mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024 yang mengatur pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Sementara itu, pihak Gus Yaqut melalui tim penasihat hukumnya mempertanyakan dasar penghitungan kerugian negara dalam perkara tersebut. Salah satu hal yang dipersoalkan adalah karakteristik sumber keuangan haji yang berasal dari dana jemaah.

Pihak terdakwa juga menyampaikan bahwa tidak terdapat aliran uang kepada Gus Yaqut maupun Gus Alex.

Sidang berlangsung di ruang sidang Dr HM Hatta Ali, Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Persidangan dipimpin hakim ketua Ni Kadek Susantiani dengan dua hakim anggota.