JAKARTA, SONORA.CO.ID – Yayasan Stop TB Partnership Indonesia (STPI) menilai usulan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk memasukkan orang dengan tuberkulosis (TB) sebagai penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu disambut secara serius. Namun, kebijakan tersebut dinilai hanya akan berdampak optimal apabila dibarengi dengan tata kelola yang tepat dan standar gizi yang sesuai dengan kebutuhan medis pasien TB.

Ketua Yayasan Stop TB Partnership Indonesia, Donald Pardede, mengatakan dukungan nutrisi bagi orang dengan TB merupakan bagian penting dalam proses pengobatan, bukan sekadar pelengkap.

"Status gizi yang baik terbukti mampu meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat pemulihan, dan mendukung keberhasilan pengobatan TB yang berlangsung selama enam hingga 12 bulan," kata Donald dalam keterangan tertulisnya.

Menurut STPI, malnutrisi dan TB memiliki hubungan yang saling berkaitan. Pasien TB yang mengalami kekurangan gizi cenderung memiliki risiko lebih tinggi mengalami perlambatan pemulihan, putus pengobatan, hingga meningkatkan risiko kematian.

Data menunjukkan Indonesia masih mencatat sekitar 126 ribu kematian akibat TB setiap tahun atau setara dengan dua orang meninggal setiap lima menit. Kondisi tersebut banyak dialami oleh pasien TB yang berasal dari kelompok sosial ekonomi terbawah dan kesulitan memenuhi kebutuhan gizi selama menjalani pengobatan.

STPI menilai pengalaman sejumlah negara, seperti India dan Tiongkok, membuktikan bahwa dukungan nutrisi yang terstruktur mampu meningkatkan angka kesembuhan dan kelangsungan hidup pasien TB.

Meski mendukung gagasan perluasan MBG bagi pasien TB, STPI memberikan sejumlah catatan penting. Pertama, program harus menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan, khususnya pasien TB dari keluarga miskin yang rentan mengalami kekurangan gizi.

Kedua, pemerintah perlu menyusun standar kecukupan gizi khusus bagi pasien TB. Sebab, kebutuhan protein, kalori, dan mikronutrien pasien TB berbeda dengan kelompok penerima MBG yang selama ini menjadi sasaran program.Ketiga, program harus terintegrasi dengan layanan kesehatan, pendampingan kepatuhan pengobatan, serta perlindungan sosial agar manfaat yang diberikan lebih optimal.

Selain itu, STPI juga mendorong adanya inovasi dalam bentuk bantuan gizi. Tidak hanya berupa paket makanan siap saji, tetapi juga dapat berupa suplemen gizi, makanan fortifikasi, maupun formula khusus yang disesuaikan dengan kondisi pasien.

Dari sisi distribusi, penyaluran bantuan dinilai perlu dilakukan secara fleksibel, termasuk melalui kader kesehatan yang dapat mengantarkan bantuan langsung ke rumah pasien, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau enggan datang ke fasilitas kesehatan karena khawatir terhadap stigma.

"Kebutuhan gizi orang dengan TB jauh lebih kompleks dan spesifik secara medis. Tanpa tata kelola yang tepat, program yang niatnya mulia berisiko tidak memberikan dampak yang diharapkan, bahkan berpotensi menimbulkan masalah baru," ujar Donald.

STPI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target eliminasi TB di Indonesia pada 2030, sekaligus siap memberikan masukan teknis dalam penyusunan kebijakan perluasan Program Makan Bergizi Gratis bagi pasien TB. (YDS)