Sonora.co.id - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama World Bank mendorong kementerian dan lembaga sektor infrastruktur untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran yang responsif gender guna meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan serta mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif.

Project Management Advisor (PMA) World Bank, Lenny N. Rosalin, mengatakan pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda, termasuk perempuan.

Menurutnya, berbagai keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, transportasi publik, fasilitas penitipan anak, dan layanan kesehatan berdampak langsung terhadap produktivitas perempuan.

"Ketika akses air bersih berada jauh dari permukiman, transportasi publik yang buruk, layanan penitipan anak tidak tersedia, atau fasilitas kesehatan sulit dijangkau, perempuan kehilangan waktu produktif. Partisipasi kerjanya menurun, pendapatannya berkurang, dan pada akhirnya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Lenny dalam Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Kementerian/Lembaga Pengampu Sektor Infrastruktur di Depok, Kamis (5/6).

Lenny menjelaskan bahwa isu care economy infrastructure atau infrastruktur pendukung ekonomi perawatan kini menjadi perhatian dalam berbagai forum internasional. Infrastruktur yang responsif gender dinilai mampu mengurangi beban pekerjaan domestik dan pengasuhan yang selama ini banyak ditanggung perempuan tanpa imbalan ekonomi.

Dengan berkurangnya beban tersebut, perempuan memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam dunia kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, sekaligus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Pemerintah Daerah Wilayah I Kemen PPPA, Eni Widiyanti, menekankan pentingnya penerapan perspektif gender dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Ia berharap para peserta tidak hanya memahami konsep pengarusutamaan gender, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam penyusunan program dan anggaran di instansi masing-masing.

"Kami berharap para peserta mampu menerapkan perspektif gender dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran. Infrastruktur responsif gender tidak dapat diwujudkan oleh satu kementerian saja, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat," kata Eni.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penguatan kapasitas terkait implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), termasuk praktik penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB). Hasil penyusunan dokumen tersebut diharapkan dapat mendukung penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam penyusunan RAPBN 2027 melalui aplikasi KRISNA dan SAKTI.

Salah satu peserta dari Kementerian Pekerjaan Umum, Yana Castilianta, mengaku pelatihan tersebut memberikan pemahaman yang lebih praktis mengenai cara mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan pembangunan infrastruktur sejak tahap awal.

"Melalui Bimtek PPRG ini kami semakin memahami bahwa pembangunan infrastruktur yang responsif gender harus dimulai sejak tahap perencanaan. Pengarusutamaan gender bukan berarti menambah anggaran, melainkan memastikan program yang sudah ada dapat memberikan manfaat yang lebih setara bagi seluruh kelompok masyarakat," ujarnya.

Kemen PPPA mencatat sejak 2022 telah melakukan revitalisasi pengarusutamaan gender pada tujuh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Sektor infrastruktur menjadi salah satu sektor prioritas bersama sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kepemimpinan karena berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Melalui penguatan kapasitas perencana di sektor infrastruktur, Kemen PPPA dan World Bank berharap pembangunan infrastruktur di Indonesia semakin inklusif, berkeadilan gender, dan mampu memberikan manfaat yang setara bagi perempuan maupun laki-laki.