Sonora.co.id - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem menunjukkan hasil positif. Pemerintah mencatat sebagian masyarakat yang sebelumnya berada dalam kategori miskin ekstrem kini berhasil meningkatkan taraf hidup melalui berbagai program intervensi terpadu.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang digelar di Plaza BP Jamsostek, kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (27/4). Agenda tersebut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga terkait sebagai bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

Menurut Muhaimin, angka kemiskinan ekstrem mengalami penurunan dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Penurunan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan bagi sekitar 0,48 persen penduduk yang sebelumnya berada dalam kategori miskin ekstrem. Secara jumlah, penduduk miskin ekstrem turun dari 3,56 juta jiwa menjadi sekitar 2,2 juta jiwa. Dengan demikian, sekitar 1,36 juta orang berhasil keluar dari kondisi kemiskinan ekstrem.

Pemerintah menilai capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan dalam menjalankan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Di sektor perlindungan sosial, bantuan sosial telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau sekitar 93,6 persen dari total sasaran.

Dari jumlah tersebut, lebih dari separuh penerima memperoleh lebih dari satu jenis program bantuan. Sementara pembangunan Sekolah Rakyat tahap II juga terus berjalan dengan capaian pembangunan mencapai 69 lokasi. Pada sektor ketahanan pangan, data dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2025 mencapai 125,35, menjadi yang tertinggi hingga saat ini.

Peningkatan tersebut didukung stabilitas harga gabah dan jagung serta pengawasan harga pasar agar tetap sesuai ketentuan pemerintah. Program pemberdayaan masyarakat juga diperluas melalui kegiatan padat karya yang melibatkan lebih dari dua juta peserta. Di sisi lain, akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terus diperkuat, termasuk melalui penyaluran modal kepada sekitar dua juta debitur baru UMKM.

Pemerintah juga memfasilitasi penempatan 111 ribu pekerja migran serta mendampingi sekitar 28 ribu keluarga melalui program reformasi agraria. Dalam aspek layanan dasar, pemerintah mencatat 99,4 persen kecamatan kini telah memiliki puskesmas, sementara 82,3 persen desa memiliki akses pendidikan dasar dan 89 persen kecamatan telah terlayani pendidikan menengah.

Program perumahan juga terus berjalan melalui pembangunan dan renovasi 10.171 unit rumah lewat skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di 219 kabupaten dan kota. Penguatan ekonomi berbasis komunitas dilakukan melalui pelatihan terhadap 514 pengurus dan 9.404 pendamping koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Selain itu, program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat.

Di bidang pendidikan, sebanyak 61,9 juta penduduk memperoleh manfaat dari berbagai program pendidikan, termasuk operasional 166 Sekolah Rakyat yang menampung hampir 15 ribu siswa dari keluarga kurang mampu. Untuk mendukung berbagai program tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp503,2 triliun melalui APBN, ditambah Rp129 triliun dari APBD.

Muhaimin menegaskan bahwa capaian tersebut menjadi pijakan menuju target pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026 serta menurunkan angka kemiskinan nasional hingga maksimal lima persen pada 2029.

“Target nol persen kemiskinan ekstrem membutuhkan kerja bersama, konsistensi, dan fokus pada hasil nyata,” ujarnya.