Home
/
News
/
Wamen PPPA: Perempuan Berdaya, Ekonomi Daerah Tumbuh

Wamen PPPA: Perempuan Berdaya, Ekonomi Daerah Tumbuh

09 April 2026 22:41 WIB

liliek

Photo: BIRO HUMAS DAN UMUM KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan menyampaikan, berbagai persoalan perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai dari kekerasan, pekerja anak, perkawinan anak, hingga stunting saling berkaitan dan berakar pada persoalan ekonomi. Prevalensi stunting di NTT masih berada pada angka 31,4 persen, jauh di atas rata-rata nasional, sementara kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus menjadi tantangan serius.

Dalam Lokakarya Strategi Penguatan Kebun Pangan Lokal Perempuan dan Reforma Agraria yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (9/4), Veronica Tan menyampaikan, ketika perempuan berdaya, ekonomi lokal tumbuh, pendapatan asli daerah meningkat, dan kesejahteraan masyarakat ikut terangkat.

Untuk mewujudkan program ini, Kementerian PPPA telah membangun kerjasama lintas kementerian. Bersama Kementerian Pertanian, KPP masuk dalam 8 titik kerjasama swasembada pangan nasional, termasuk NTT. Bersama Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial akan melakukan verifikasi lahan di NTT pada 9–14 April 2026, menandai untuk pertama kalinya izin pemanfaatan perhutanan sosial diberikan khusus kepada kelompok perempuan. Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk pemanfaatan lahan terlantar melalui mekanisme reforma agraria.

"Yang paling penting adalah champion-nya perempuan-perempuan lokal yang benar-benar mencintai tanahnya dan mau bekerja. Sesusah apapun lahannya, sejauh apapun lokasinya, tidak masalah. Asalkan ada champion, kita akan carikan dukungannya. Siapa yang siap menjemput bola, kami akan bersama-sama bergerak," tegas Wamen PPPA.

Program KPP dibangun di atas empat pilar: Perempuan (membangun daya dan suara), Keluarga (memperkuat relasi dan pengasuhan), Anak (melindungi masa depan melalui gizi dan lingkungan aman), serta Ekonomi Restoratif (membangun kemandirian tanpa merusak alam). Sebagai identitas gerakan, diperkenalkan konsep Mama Bumi (MABU) dengan slogan "Bumi Dijaga, Hati Dirawat, Hidup Dirayakan." Melalui MABU, perempuan didorong bukan hanya sebagai pengelola kebun, tetapi sebagai sosok berdaya yang berani bersuara dan membangun solidaritas komunitas.

NTT dipilih sebagai wilayah pilot project karena kondisi daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang menjadi prioritas nasional. Program serupa telah dijalankan oleh Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL/EBF) di 7 kabupaten di NTT sejak tahun 2025, dengan capaian antara lain 10 kebun aktif di lebih dari 10 desa, lebih dari 100 perempuan terlibat aktif, produksi 40 jenis komoditas lokal, serta penurunan kasus stunting di wilayah intervensi.

"Dengan pendekatan ini, NTT berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 30 persen dalam kurun 7 hingga 10 tahun. Kebun Pangan Perempuan menjadi salah satu pintu masuk strategis untuk memperkuat ekonomi restoratif berbasis desa," ujar Monica Tanuhandaru Wamen PPPA menegaskan, NTT merupakan awal, bukan batas. Program KPP terbuka bagi seluruh provinsi yang memiliki komitmen serupa dalam memberdayakan perempuan melalui ketahanan pangan dan ekonomi restoratif.

"Kami mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia bukan hanya NTT untuk melihat potensi perempuan di wilayahnya. Di mana ada perempuan yang siap menjadi champion, di situ ada peluang untuk membangun ketahanan pangan, menekan stunting, dan menggerakkan ekonomi daerah. Pintu kami terbuka untuk siapa saja yang mau bergerak," pungkas Wamen PPPA.