Sonora.co.id, Jakarta, Dalam forum Meet the Leaders yang digelar Universitas Paramadina, Prof. Dr. Mahfud MD menyampaikan orasi berjudul “Lead With Law, Stand With Integrity: Break The Chain of Corruption in Indonesia”. Dalam paparannya, Mahfud menegaskan pentingnya menegakkan hukum sebagai fondasi utama demokrasi dan keadilan di Indonesia. Acara yang dibuka oleh Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik J. Rachbini ini, dihadiri mahasiswa, akademisi, serta tokoh masyarakat yang tertarik pada isu tata kelola negara dan hukum. Mahfud MD mengawali pidatonya dengan menegaskan bahwa hukum adalah kebutuhan dasar masyarakat, dan keberadaan aparat penegak hukum—meskipun belum sempurna—masih lebih baik daripada kekosongan otoritas yang bisa menimbulkan kekacauan.

"Lebih baik 60 tahun kepolisian yang jelek, daripada satu malam tanpa polisi," tegas Mahfud, menyoroti pentingnya stabilitas dan keamanan.

Dalam refleksi historisnya, Mahfud memaparkan naik-turunnya hubungan antara hukum dan politik sejak era Sukarno hingga saat ini. Ia menyebutkan bagaimana pada masa Orde Baru, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjalar, dan baru pada era reformasi muncul lembaga-lembaga independen seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi. Namun, menurut Mahfud, kemunduran kembali terjadi dalam periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Ia mengkritisi melemahnya penegakan hukum, maraknya korupsi, dan dominasi oligarki dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Mahfud juga menyinggung isi buku Paradox Indonesia karya Prabowo Subianto yang menggambarkan ironi negara kaya raya tetapi rakyatnya tetap miskin. Data tentang korupsi, ketimpangan distribusi kekayaan, dan kerusakan lingkungan dipaparkan untuk memperkuat argumennya tentang urgensi reformasi hukum dan etika kepemimpinan.

"Indonesia hari ini sedang dalam kondisi rusak secara struktural karena hukum dikuasai oleh kleptokrasi," ungkapnya.

Sebagai solusi, Mahfud mengusulkan dua langkah konkret: pertama, menegakkan Indonesia sebagai negara hukum secara konsisten, dan kedua, mengejar para koruptor hingga ke ujung dunia. Ia menegaskan bahwa tanpa hukum yang adil dan independen, negara tidak akan pernah mampu keluar dari lingkaran krisis kepercayaan. Acara ditutup dengan diskusi interaktif bersama peserta yang menggarisbawahi harapan besar generasi muda terhadap masa depan Indonesia yang bersih dan adil. (YDS)